Memahami Surat Kuasa Insidentil

Di dalam persidangan perkara perdata, tidak melulu harus seorang advokat. Penggugat ataupun Tergugat dapat berperkara sendiri atau dapat pula diwakilkan oleh kerabat sedarahnya.

Surat Kuasa Insidentil dapat diberikan kepada kerabat sedarah hingga derajat ketiga.

Dalam beracara dalam persidangan perdata maupun pidana dikenal adanya Penasehat Hukum/Pengacara yang mewakili kepentingan dari Penggugat ataupun Tergugat dan dalam pidana untuk memberikan pendampingan hukum.

Namun dalam perkara perdata, orang yang berhak mewakili Penggugat ataupun Tergugat tidaklah melulu harus seorang advokat, apabila Penggugat ataupun Tergugat ingin berperkara sendiri atau diwakilkan kerabat sedarahnya hingga derajat ketiga.

Apabila diwakili oleh Penasehat Hukum/Pengacara maka Penggugat ataupun Tergugat perlu memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Penasehat Hukum/Pengacaranya. Sedangkan untuk dapat diwakili oleh kerabatnya tersebut diperlukanlah Surat Kuasa Insidentil yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa penerima kuasa adalah benar memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat ataupun Tergugat sampai dengan derajat ketiga sebagai lampiran dalam permohonan pengajuan sebagai Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menjadi tempat penyelesaian perkara antara Penggugat dan Tergugat.

Sedangkan untuk perkara pidana, Terdakwa dapat menghadiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara, tetapi dalam hal Terdakwa diancam dengan pidana di atas 5 (lima) tahun atau lebih wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Untuk memilih Penasehat Hukum/Pengacara, Tersangka ataupun Terdakwa berhak memilih sendiri Penasehat Hukumnya.

Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud di sini adalah Penasehat Hukum sehingga yang berhak memberikan pendampingan hukum adalah orang yang memiliki kapasitas untuk itu, dalam hal ini adalah Advokat.